Artikel
Peningkatan eksistensi unit pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Pamekasan : studi kasus pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran /
Tujuan kajian ini untuk memetakan posisi dan eksistensi Unit Pelaksana Teknis [UPT] Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang menangani pelayanan pengurusan KTP/KK dan Akte Kelahiran serta pelaksanaan prinsip-prinsip good governance [akuntabilitas dan transparansi] di UPT tersebut. Dengan menggunakan alat analisis statistik deskriptif kualitatif dan indeks kepuasan masyarakat, hasil kajian menyebutkan bahwa secara kelembagaan eksistensi UPT kabupaten Pamekasan memeiliki beberapa kelemahan, yaitu: (1) tidak memiliki kewenangan menerbitkan perizinan; (2) tidak memiliki nomenklatur sebagaimana SKPD lainnya; (3) tidak memiliki anggaran; (4) tidak tersedia jenjang karir yang jelas bagi PNS yang bekerja di UPT yang bersangkutan; (5) keberadaan UPT justru memperpanjang birokrasi yang ada; (6) UPT kabupaten Pamekasan memiliki keterbatasan pada sisi SDM, sarana dan prasarana inti dan penunjang; dan (7) eksistensi UPT belum mengaju pada PP no. 41 thn 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah.ifa.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain