Artikel

Respon Tokoh Agama, Penyuluh dan Pegawai KUA terhadap Undang-Undang Perkawinan :

---

Penilaian

---

Sejak kelahirannya keberadaan perundang-undangan perkawinan memang penuh dengan kontroversi. Sekelompok masyarakat menghendaki adanya Undang-Undang Perkawinan, sebaliknya sekelompok lain menolak rencana tersebut. Kelompok yang menginginkan misalnya tercermin dalam tuntutan beberapa organisasi, khususnyaorganisasi-organisasi wanita yang sampai membicarakannya di Dewan Rakyat [Volksraad]. Kongres Wanita Indonesia tahun 1928 misalnya, membahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam, yakni pengakuan perkawinan anak-anak [di bawah umur], kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain. karena itu, mereka menghendaki adanya Undang-Undang Perkawinan Indonesia, sebagai salah satu usaha untuk menghilangkan praktek-praktek negatif tersebut. Kontroversi ini terus berlanjut pada masa proses perintisan terbentuknya Undang-Undang dimaksud, yang dimulai tahun 1950, dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk,......yo.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J 200 Har

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Harmoni5, Nomor 20, Oktober - Desember 2006108-126

Subjek

Pegawai
Undang-undang Perkawinan
Respon Tokoh Agama
Penyuluh

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar