Artikel

Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup.

---

Penilaian

---

Berlakunya UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, perizinan terpadu bidanglingkungan hidup semakin tegas. walaupun demikian, masih terdapat berbagai persoalan untuk penerapan perizinan terpadu tersebut yakni inkonsistensi berbagai peraturan sektoral, ego sektoral instansi teknis, kuatnya kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelengggaraan sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup membutuhkan keterpaduan sistem pengaturan, kelembagaan , kewenangan, mekanisme dan persyaratan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, Untuk itu dibutuhkan sinkronisasi pengaturan, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan model kelembagaan sistem perizinan bidang lingkungan terpadu.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J. 340/1. Din

Penerbit

Purwokerto Jateng : Fak. ukum Jnd. Sudirman., 2011

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

ISBN/ISSN

ISSN. 1410 - 0797

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Dinamika Hukum, V.11, N.1 Januari 2011. h. 139

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar