Artikel

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

---

Penilaian

---

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukan ketentuan pidana dalam BAB. XV, yang terdiri 23 pasal, Ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik for,mal memiliki huku acara khusus, karena berkaitan dengan asas ultimum remedium, mengadung makna bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegak hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Untuk menghidari . . . . .

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J. 340/1. Din

Penerbit

Purwokerto Jateng : Fak. Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto Jawa Tenga., 2013

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Dinamika Hukum, V.13, N.3 September 2013. h. 415

Subjek

Kebijakan Hukum Pidana
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar