Artikel
Paradoks Desentralisasi Perumahan di Indonesia Studi kasus kota Palembang dan kota Pekalongan
Desentraliasi perumahan selain memosisikan bidang perumahan sebagai urusan wajib daerah, juga berkembangnya ekspetasi publik terhadap kondisi perbaikan kondisi perumahan. Berbagai kelemahan sistem sentralisasi perumahan yang sarat akan generalisasi kebijakan membuat sistem desentralisasi dimaknai sebagai proses pembaharuan inovatif. Akan tetapi pada implementasinya pemerintahan pusat masih melakukan banyak intervensi dalam progran perumahan.
Kaw 20150802 | J 301 Kaw | Perpustakaan A. Yani | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain