Artikel

Pendapat masyarakat terhadap kenaikan gaji legislatif :

---

Penilaian

---

Euforia demokrasi yang menuntut diberlakukannya pemerintahan otonom melahirkan paradigma baru sistem pemerintahan Indonesia yang semula sentralistik menjadi desentralisasi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi wewenang pada Pemerintah Daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Sayangnya dalam pelaksanaannya ada ketimpangan penafsiran peraturan dan perundangan yang berlaku. Penguasa di daerah cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya, timbul konflik dan pertentangan antar eksekutif dan legislatif, eksekutif lawan masyarakat dan legislatif dengan masyarakat.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J 001.4/3 Pen

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Jurnal Penelitian Media Massa6, Nomor 11. 2004191-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar