Artikel

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah.

---

Penilaian

---

Pelaksanaan otomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Urusan-urusan Pemerintah yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang pemerintahan daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan nilai dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan peraturan Daerah. Salah satu perangkat kelembagaan dalam rangka menegakkan peraturan daerah yang memuat sanksi pidana adalah dibentuknya PPNS yang secara khusus ..........

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J. 340/1. Din

Penerbit

Purwokerto Jateng : Fak. Hukum Universits Jend. Sudirmman., 2013

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1410-0797

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Dinamika Hukum, V.13, N.1 Januari 2013. h. 148

Subjek

Peraturan daerah dan penyidik Pehawai Negeri Sipil

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar