Tindak Pidana Perkawinan Semu (Marriage Of Inconvenience) dalam Perspektif Hu…

Artikel ini membahas tentang tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi h…

Hukum pidana 1 : A. Zainal Abidin Farid

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9798061780

Deskripsi Fisik

xiv, 448 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345 Far h

Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia / P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theoj…

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-569-6

Deskripsi Fisik

xiii, 770 hlm. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.959 8 Lam d

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum…

Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap dan/atau personil pengendali korpo…

Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang di …

Artikel ini membahas tentang tindak pidana gratifikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia. Dalam undang-undang, pelaku gratifikasi akan diberi sanksi penjara dan denda. Bagi pemberi gratifikasi akan diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dengan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh…

Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana …

Artikel ini membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan mengenai restitusi tindak pidana perdagangan orang telah dirumuskan dalam pasal 48 ayat 2 No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Pengertian restitusi menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang ada…

Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan t…

Efektivitas sanksi pidana dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan dalam…

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan skema tertentu oleh wajib pajak badan, dalam hal ini korporasi telah menjadi permasalahan yang sulit diatasi dengan instrumen perundang-undangan yang ada saat ini khususnya melalui ketentuan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang Undang ketentuan umum perpajakan nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang Unda…

Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Edisi

Jurnal Integritas No 2 Desember 2019

ISBN/ISSN

2477-118X

Deskripsi Fisik

v, 30 hlm, 28 cm

Judul Seri

Jurnal Antikorupsi

No. Panggil

J 353.4 Int

Hukum Pidana Islam [Fiqih Jinayah] / Rahmat Hakim

Bibliografi: Hlm.195-196.