Pemaknaan baru Islam : menyikapi konflik-konflik di negara-negara Arab /

Dalam konteks umum sekarang ini, pemicu konflik-konflik yang adadi Timur Tengah adalah minyak. Khususnya di Arab Saudi, Irak dan Kuwait, konfliktersebut terutama disebabkan oleh dua hal, yaitu 1)hegemoni tekanan kepentingan dari negara-negara super power Barat, Amerika dan Rusia, dan 2)kompetisi kepentingan [khususnya minyak] antar negara-negara di Timur Tengah, meskipun secara geografis dan em…

Sistem pemerintahan dan kekuasaan negara dalam Islam :

Berbicara mengenai sistem pemerintahan memang banyak pakar yang memberikan batasan menurut pemahaman mereka. Menurut Halim sistem pemerintahan negara ialah suatu kesatuan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, melainkan membentuk suatu keutuhan yang bulat serba teratus. Sedangkan menurut Kusnardi mengatakan bahwa segala urusan yang dilak…

Pengaturan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang b…

Asas-asas atau prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yangbaik telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN,prinsip-prinsip tersebut merupakan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut amanat konstitusi UUD 1945 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998. Namun prinsip-prinsip pemerintahan yang ba…

Pandangan KH Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Negara Pancasila :

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berusaha menempatkan Islam dalam konteks modern di Indonesia dalam wajah politik yang tidak monolitik, yang tidak menghadapkan strategi perjuangan umat dengan strategi pembangunan nasional.artikel ini berusaha meneliti pemikiranya tentang hubungan Islam dengan negara Pancasila.Penerimaan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap asas tunggal Pancasila pada tahun 1984 dibawah …

Komersialisasi penyelenggaraan pendidikan dalam perspektif pemenuhan hak warg…

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pnyelenggaraan pendidikan yang mengkomersialisasikan layanan pendidikan kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara memperoleh penddikan.

Merindukan negarawan sejati dan demokrat muslim yang berintegritas :

Edisi

Maarif3, No.3, Desember 20086-19

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J 2X0.305/1 Maa

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 :

The article discuss the changes of Indonesian political system in Indonesia after the amendements of Indonesian constitution of 1945 with the focus of the amendments of legislative, executive and judicative bodies. Legislative amendments is located in the emergence of a new body called DPD [Dewan Perwakilan Daerah of Regional Representative Assembly] as a part of MPR [Majelis Permusyawaratan Ra…

Komparasi tentang kewarganegaraan dalam negara islam klasik dengan negara mod…

NIP: F02407068. Bibliografi hlm. 138-142.

KOnsep negara Islam antara teokrasi dan demokrasi : telaah kritis pemikiran M…

Bibliografi hlm. 124-128.

Hubungan agama dengan negara menurut Muhammad 'Abid al Jahiri : kajian atas b…

Bibliografi hlm. 83-86.