Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan atas Tanah

Hak atas penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah daerah adalah hak pakai dan hak pengelolaan, . Kewenangan pemerintah daerah terhadap tanahnya yg berstatus hak pakai adalah mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Kalau tanahnya berstatus pengelolaan, maka kewenangan adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah untuk kepentingan p…

Tinjauan hukum Islam terhadap zakat tanah sewaan

NIM: C04301278. Bibliografi hlm. 74-75.

Tinjauan hukum islam terhadap Zakat Tanah Kharajiyah : Yuliatin

NIM:C04396120.

Penguasa Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum …

Pada saat ini, Penguasa tanah oleh masyarakat hukum adat cenderung untuk ditinggalkan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasa tanah oleh masyarakat huku adat. Berdasarkan kebijakan tersebut, tanah dikuasaui oleh Negara,khususnya ketika muncul isu yang berhubungan dengan kepentingan Negara dan bisnis. Dalam perkembangannya, reformasi tela…

Penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah pada sengketa lahan jalan tol dalam p…

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Sengketa Lahan Jalan Tol dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada proyek pembangunan jalan tol Kertosono-Mojokerto di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama ,bagaimana penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah pada sengke…

Tanah Keramat dan perubahan sosial"

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana perubahan kepercayaan masyarakat desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas tanah keramat dengan berkembangnya teknologi?rnUntuk menjawab permaslahan tersebut, peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Metode ini dipilih agar diperoleh data penelitian yang bersifat mendalam dan menyeluruh mengenai perubahan keperc…

Status hak milik atas tanah wakaf terlantar :

Dengan banyaknya tanah wakaf di Indoensia maka diperlukan aturan, dan keluarlah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang wakaf sampai menjadi Undang-Undang Perwakafan No. 41 tahun 2004. Namun demikian, atas dasar berbagai faktor tidak menutup kemungkinan adanya tanah wakaf yang ditelantarkan, sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 tentang penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar, jika…

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan landreform di desa Kupang kecamatan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

66 hlm : 28 cm ;

Judul Seri

-

No. Panggil

K S-2000 024 M

Tinjauan hukum islam terhadap penguasaan atas tanah dan bangunan oleh warga n…

NIM:011932045.

Tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan hak atas tanah dan air menurut pasa…

NIM:019000173.